Nusa Tenggara Timur

PPSE-KA kerjasama Yayasan BaKTI makassar melalui program MAMPU Pada tanggal 29-30 November dan tanggal 04-06 Desember 2017 melaksanakan kegiatan Pemetaan Anggota Parlemen, Rekam Jejak dan Pelaksanaan Tupoksi di kantor Parlemen Kabupaten Belu.

PPSE-KA kerjasama dengan Yayasan BaKTI melalui Program MAMPU pada hari kamis 09 November 2017 melakukan Mini Workshop Penyusunan Peraturan Desa Perlindungan dan Penanganan Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak: Dalam Rangka Pencanangan Desa Zero Tolerance “Tindak kekerasan pada Perempuan dan Anak”. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini Kabid Kualitas hidup keluarga dan kualitas perempuan dari Dinas P3A Arther Hermanus Rinmalae, SP.

PPSE-KA kerjasama Yayasan BaKTI makassar melalui program MAMPU pada selasa tanggal 28 November 2017 melaksanakan kegiatan Diskusi Finalisasi Badan Pengurus Kelembagaan P2TP2A. Kerja Kemanusian yang dilaksanakan P2TP2A harus memasang target untuk menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat khususnya korban kejerasan permpuan dan anak, tugas ini merupakan tugas mulia kerja kemanusian yang disadari sebagai panggilan, demikian disampaikan Ketua terpilih P2TP2A Ny. Lidwina Vivi Ng Lay  dalam Diskusi Finalisasi Badan Pengurus Kelembagaan P2TP2A di rumah jabatan P2TP2A.

PPSE-KA kerjasama Yayasan BaKTI makassar melalui program MAMPU pada sabtu tanggal 18 November 2017 melaksanakan kegiatan Advokasi Kebijakan Anggaran bersama Dinas DP3A dan DPRD Kabupaten Belu. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud membangun pemahaman bersama dengan DPRD tentang Program Pemberdayaan dan Kelembagaan P2TP2A dan merumuskan kesepakatan bersama tentang Komitmen DPRD dalam mengalokasikan anggaran untuk Program Pemberdayaan dan Kelembagaan P2TP2A.

Pada hari jumat tanggal 10 November 2017 bertempat di Desa Leosama (desa dampingan Program MAMPU) Kecamatan Kakuluk Mesak yang merupakan Daerah Pemilihan I (satu) dilaksanakan reses. Reses yang dilaksanakan APP/APL dengan menggunakan metode partisipatif. APP/APL yang hadir dalam kegiatan reses partisipatif Wakil Ketua I DPRD Belu Bapak Benediktus Hale,  Ibu Ida Ayu Putu Tantri (komisi I) dan Ibu Ester Kabuar (Komisi III).

Pada hari rabu tanggal 27 September 2017 bertempat di dua desa dampingan Program MAMPU Desa Leun Tolu Kecamatan Raimanuk dan Desa Naekasa Kecamatan Tasifeto Barat, Dinas P3A bersama Forkom PPHP (Forum Komunikasi Pemerhati dan Perjuangan Hak Perempuan) Kabupaten Belu mengunjungi dan melakukan Diskusi Kampung dengan kelompok konstituen bersama aparat desa setempat. Topik yang dibahas dalam diskusi terkait dengan persoalan yang di hadapi oleh kelompok pemberdayaan perempuan di desa.

Pada tanggal 25-27 september 2017 bertempat di 15 desa dampingan Program MAMPU dilaksanakan Kegiatan Pengembangan Tool Monitoring Pelayanan Publik melalui panduan evaluasi layanan publik terkait hak atas layanan, mekanisme pengaduan, advokasi akan hak-hak masyarakat miskin khususnya perempuan yang selama ini terabaikan serta membangun sinergitas antara Kelompok Konstituen dengan Pemerintah dan APP/APL untuk 15 Kelompok Konstituen yang ada di tingkat desa.  Kegiatan ini bertujuan mendapatkan informasi dan pengalaman dari masyarakat, khususnya penerima layanan ter

Bertempat di kantor PPSE-KA dilaksanakan kegiatan Serial Diskusi Media pada hari senin tanggal 21 Agustus 2017, hadir dalam kegiatan diskusi media cetak, media online dan juga BeluTV. Melalui kegiatan diskusi dengan para media guna melihat persoalan sosial terkait tematik MAMPU. Upaya ini sebagai langkah untuk mendorong para pihak dapat memberikan perhatian pada persoalan tematik yang kembali mencuat di bumi persada Kabupaten Belu.

Kegiatan konsultasi Publik Ranperda Kabupaten Layak Anak yang berlangsung dari tanggal 22 – 25 Agustus bertempat di kantor PPSE bersama OPD dan di tiga desa dampingan Program MAMPU (Desa Rafae, Desa Dualaus, & Desa Fatuketi). Kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang isi RANPERDA Kabupaten Layak Anak agar mendapatkan input dari lingkup OPD dan juga dari masyarakat guna menyempurnakan isi RANPERDA Kabupaten Layak Anak dan juga mempertajam regulasi yang akan ditetapkan sebagai sebuah PERDA Kabupaten Layak Anak.

Melalui Program MAMPU, advokasi Kelompok Konstituen “Lalian Tolu” ke Pemerintah Desa Naekasa terkait persoalan kekekerasan pada perempuan dan anak berdampak baik. Pada tanggal 8 agustus bertempat di Kantor Desa Naekasa Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu berlangsung kegiatan sosialisasi UU Perlindungan Anak dan Kekerasan pada perempuan kepada 40 pasangan suami istri, Aparat Desa dan perempuan miskin dengan menghadirkan Narasumber dari Dinas P3A Kabupaten Belu dan PPSE-KA.