Blog / Berita

Sabtu 29 maret 2018, bertempat di kantor desa naekasa PPSE- KA dalam program MAMPU-BaKTI berkerja sama dengan Bagian Hukum Setda Belu melaksanakan kegiatan advokasi kebijakan legislasi terkait finalisasi ranperdes perlindungan perempuan korban kekerasan. Hadir dalam kegiatan ini kepala desa naekasa, kelompok konstituen, tokoh pemuda - perempuan dan utusan dari 4 (empat) dusun.

Rabu 26 September 2018 bertempat di Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PPSE dalam Program MAMPU-BaKTI bekerja sama dengan Dinas P3A Kabupaten Belu melaksanakan Pertemuan koordinasi dengan pemerintah terkait pemenuhan layanan korban kekerasan dan sosialisasi layanan berbasis komunitas.

Victory News, 10 September 2018

Selasa 14 agustus 2018 bertempat di lapangan umum simpang lima atambua, PPSE dalam Program-BaKTI bersama P2TP2A, Rumah Aman, PekSos, YABIKU dan Paralegal turut partisipasi dalam kegiatan karnaval memperingati HUT RI yang ke-73. Kegiatan ini di buka oleh Bupati Belu Willybrodus Lay dan dihadiri peserta dari berbagai elemen masyarakat, LSM, dan SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Belu.

Pada hari jumat 3 Agustus 2018 bertempat di kantor PPSE, Dinas P3A melalui Kabid Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak Maria Erni Ganggas melakukan diskusi internal bersama Staf PPSE Program TaMPIk (Tangguh Merubah Perubahan Iklim) di dampingi oleh Koordinator Program PPSE untuk Program MAMPU-BaKTI Frida Roman.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi fenomena sosial merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang nampak di masyarakat kita secara nasional. Kondisi ini seharusnya menggugah kesadaran pemerintah dan masyarakat untuk dapat melakukan pencegahan tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meski, sebenarnya sudah ada instrumen yang dapat dijadikan landasan hukum, baik internasional maupun nasional untuk melakukan pencegahan terhadap tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bertempat di RM. Pondok Indah, PPSE melalui Program MAMPU-BakTI pada tanggal 28 Juni 2018 melaksanakan kegiatan Mentoring dan TA Kepada APP/APL dan SKPD terkait Analisa sumber daya dan Sarpras P2TP2A Kabupaten Belu. Hal ini dilakukan guna mendukung dan memperlancar kerja-kerja P2TP2A Kabupaten Belu dalam memberikan pelayanan dan pemulihan serta perlindungan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

PPSE melalui Program MAMPU-BakTI pada tanggal 21 sampai 26 Mei 2018 melaksanakan kegiatan Pelatihan Paralegal yang berlangsung di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, dan Kecamatan Lasiolat.

Pada hari sabtu 28 maret 2018 PPSE-KA  kerjsama dengan BaKTI dalam Program MAMPU, melakukan kegiatan advokasi kebijakan legislasi membahas Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belu  Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan. Tujuan dari kegiatan ini unutk mendapatkan input atau masukan tambahan dari SKPD dan Stakeholder lainnya untuk menyempurnakan draft PERBUP Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan memahami arah dan tujuan serta isi konten dari PERBUP Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.

Pasca kegiatan mini workshop penyusunan peraturan Desa Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Desa Naekasa pada  kamis 09 November 2017 tahun lalu, Program MAMPU melalui Yayasan BaKTI Makasar bekerja sama dengan PPSE-KA pada tanggal 24 Maret 2018 bertempat di Kantor Desa Naekasa kembali melaksanakan kegiatan advokasi kebijakan legislasi guna membahas Ranperdes Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Desa Naekasa yang mana sebelumnya Draft Ranperdes ini telah di review oleh Tim BaKTI Makasar.