Blog / Berita

Rabu 10 April 2019 bertempat di Gedung Wanita Betelalenok Kabupaten Belu, PPSE dalam Program MAMPU-BaKTI bekerja sama Dinas P3A Belu melaksanakan kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Belu dengan Para Pihak tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan  di Kabupaten Belu.

Kamis 21 Maret 2018 bertempat di Aula Kecamatan Lasiolat, PPSE-KA dalam Program MAMPU-BaKTI melaksanakan kegiatan pelatihan paralegal (lanjutan) kepada para pendamping/paralegal komunitas yang telah dilatih pada bulan mei tahun 2018 dengan tujuan memperkuat pemahaman pendamping akan perspektif Hak Asasi Perempuan dan Anak sebagai Korban Kekerasan dan mengetahui upaya hukum, prosedur rujukan dan penanganan yang dilakukan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jumat, 8 Maret 2019 PPSE-KA melalui dukungan Program MAMPU-BaKTI melaksanakan kegiatan Aksi kolektif dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day) bertempat di Kantor PPSE-KA dengan mengangkat tema "Bergerak Bersama Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan". Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan kelompok konstituen, SKPD terkait, media cetak dan online.

Jumat 01 Maret 2019 bertempat di Aula PPSE-KA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu bekerja sama dengan PPSE-KA dalam Program MAMPU-BaKTI melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak kepada perwakilan Kelompok Konstituen sebagai Layanan Berbasis Komunitas, PKK, PATBM, PPSE dan P2TP2A. Hadir sebagai narasumebr dalam kegiatan Kadis P3A Kab. Belu dr. Joice M. M.

Pelaksanaan kegiatan Mentoring dan TA kepada Kelompok Konstituen kerjasama PPSE-KA dengan Yayasan BaKTI Makasar dalam Program MAMPU di Belu tahun 2019 dimulai pada tanggal 11 Februari 2019 di Desa Leosama dan Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak. Kegiatan ini dilaksanankan guna meningkatkan kapasitas perempuan dalam melakukan advokasi kebijakan pada tingkat lokal dan juga sebagai agen perubahan dikomunitas yang terlibat dan aktif berinisiasi dalam forum Musrenbang dan forum-forum penyusunan kebijakan lain ditingkat desa dan kabupaten.

Sabtu 8 Desember 2018 bertempat di SMAN Negeri 1 Atambua, PPSE dalam program MAMPU-BaKTI bekerja sama dengan Dinas P3A dan P2TP2A Kabupaten Belu melaksanakan kegiatan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan mengusung tema Lindungi Anak Dari Dampak Perkawinan Anak.

Sabtu 1 Desember 2018 bertempat di Kantor Desa Jenilu, PPSE dalam program MAMPU-BaKTI melaksanakan kegiatan pertemuan pembahasan Rancangan Perdes Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Desa Jenilu. Hadir dalam kegiatan ini Kepala Desa Jenilu bersama jajarannya, pengurus kelompok konstituen,  LBK dan paralegal. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memastikan komitmen Pemeritah Desa dalam mereplikasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.

Kamis 08 November 2018 bertempat di aula Hotel Permata, PPSE melalui dukungan program MAMPU-BaKTI melaksanakan kegiatan Advokasi Kebijakan Anggaran dengan sub tema “Perencanaan Penganggaran Pemenuhan Layanan Korban Kekerasan dan Layanan Berbasis Komunitas”.

Kamis 18 Oktober 2018 bertempat di aula Kantor Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk, PPSE melalui dukungan program MAMPU-BaKTI melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum terkait UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), ini dilakukan agar ada informasi dan memberi pemahaman pada masyarakat terkait dampak dari kasus kekerasan sehingga masyarakat tahu tentang hukum dan menyadari akan hak dan kewajibannya, selain itu terbangunnya sistem koordinasi yang baik antara aparat, pemerintah desa, masyarakat, dan kelompok konstituen sebagai layanan b

Senin 1 oktober 2018 bertempat di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu, PPSE bekerja sama dengan BP4D Belu melalui program MAMPU-BaKTI melaksanaakan kegiatan advokasi kebijakan anggaran terkait sosialisasi SDGs. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan peran pmerintah tekait penerapan SDGs di sektor pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan.