Kendari

Terhitung 1 Januari 2019 layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA). Dasar regulasi pembentukan UPTD-PPA adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dimana penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan perlindugan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten dan kota.

INFID dengan dukungan Program MAMPU telah menyusun buku panduan monitoring dan evaluasi pencapaian SDGs dgn menggunakan Indikator Responsif Gender, Transformatif dan Inklusi. Tools ini telah diperkenalkan dan di uji coba di 3 wilayah piloting MAMPU BaKTI yaitu Maros, Parepare dan Kendari. Monev SDGs ini fokus pada Goals #1, #3, #4, #5, #6 dan #8. Kegiatan ini diikuti OPD Dinkes, Dinsos, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Capil, Bappeda dan DPPPA. Selain itu hadir juga perwakilan CSO dan BUMN antara lain KPI, Aisyiah, Pinus, YLP2EM dan RPS serta Pertamina.