Blog admin

Rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) 2019 yang dilakukan oleh Koalisi Stop Perkawinan Anak SulSel yang didukung oleh Program MAMPU dan AIPJ2. Diawali dengan Workshop dan Sosialisasi PERMA No. 5 Tahun 2019 di kantor PTA Makassar, talkshow di media TV dan Radio, Kampanye di acara Car Free Day, Sosialisasi Stop Perkawinan Anak ke beberapa SMP, diskusi bareng seniman/perupa Makassar di acara "Ngopi itu Hak Asasi" dan Diskusi bersama komunitas Perempuan di Makassar untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.

Rabu 14 Agustus 2019 bertempat di Baruga Anging Mammiri Rujab Walikota Makassar, beberapa lembaga yang tergabung dalam Koalisi Sahkan RUU P-KS dengan dukungan AIPJ2 & Program MAMPU, melaksanakan Seminar Sehari Memahami Urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dengan narasumber Dr. Abdillah Mustari (UIN Makassar) dan Dr. Irwan Muin (advokat dan ahli hukum pidana), yang dihadiri oleh perwakilan OPD Sulsel, OPD Makassar, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, dan organisasi pemerhati anak.

Hari ini 31 Juli 2019, bertempat di Hotel Kenari Kota Parepare, sedang berlangsung Workshop Pendampingan Pemerintah Kelurahan Kota Parepare terkait dengan Alokasi Dana Kelurahan. Salah satu narasumber adalah Sekretaris Bappeda Kota Parepare. Kegiatan diikuti oleh Lurah dan Kelompok Konstituen dari 15 kelurahan.
Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 mengatur dua substansi pokok, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan untuk tahun anggaran 2019.

Pada tanggal 22 Juli 2019 lalu, bertempat di Aula Kantor Desa Labuhan Haji telah dilaksanakan Konsultasi Publik Peraturan Desa tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Kegiatan ini dihadiri oleh 60 peserta yang terdiri dari Perwakilan OPD Kabupaten Lombok Timur, Sekretaris Camat Labuhan Haji, anggota Lembaga Desa, Anggota Kelompok Konstituen, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, kelompok Perempuan Pesisir dan perwakilan masyarakat.

Pada 25-26 Juni 2019 diadakan Pelatihan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang/Desa (APBL) yang Pro Poor dan Responsif Gender di Kabupaten Tana Toraja, yang diikuti Kepala Lembang/Desa dan Ketua BPL (Badan Permusyawaratan Lembang). Kegiatan ini menghadirkan fasilitator/narasumber Misbah Hasan dari Seknas FITRA dan Lusia Palulungan Program Manager Program MAMPU BaKTI bersama mitra Yayasan Kombongan Situru (YKS) bertempat di Kantor Bupati Tana Toraja.