Ranperda

Pada 16 Juni 2017 diadakan Konsultasi Publik dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan PerlindunganAnak. Kegiatan ini berlangsung di ruang Paripurna DPRD Tana Toraja guna mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak diantaranya OPD terkait, Forum Anak, organisasi-organisasi perempuan dan pemerhati perempuan dan anak, untuk melengkapi draft yg telah disusun oleh Pansus bersama DPPPA kab. Tana Toraja dan Yayasan Kombongan Situru (YKS) melalui Program MAMPU - BaKTI.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Toraja berhasil membuat sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yang merupakan inisiatif dari anggota DPRD.

Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak itu diserahkan Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi kepada Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae dalam rapat paripurna yang digelar Selasa, 18 April 2017.

Setelah mendapat jawaban pemerintah, DPRD akan membahas Ranperda inisiatif untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)