Nasional

Pada 18-21 Desember 2017 bertempat di Hotel Bizz Ambon, Maluku Yayasan BaKTI melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (monev) Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Keseteraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan).

Pada 10 Desember 2017 Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar, KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Sulawesi Selatan, Yayasan Lemina, Dewi Keadilan, dan Program SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) melaksanakan Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) 2017. Peringatan atau Kampanye 16 Hari HAKtP merupakan sebuah kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

Oleh MATIAS & M. GHUFRAN H. KORDI K. Perempuan dan anak adalah isu dan masalah krusial di masyarakat. Berbagai kasus yang menimpa perempuan dan anak selalu menjadi pemberitaan dan pembicaraan di masyarakat. Sayangnya sebagian besar pemberitaan dan pembicaraan itu menempatkan perempuan dan anak sebagai obyek diskriminasi dan eksploitasi. Diskriminasi (pembedaan) terhadap perempuan dan anak di dalam kehidupan sosial dan bernegara mendapat legitimasi yang panjang dan berlapis.

Oleh M. GHUFRAN H. KORDI K.

Dalam pembentukan kebijakan di daerah, anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) perlu membuka ruang yang memungkinkan konstituen atau masyarakat untuk mengikuti berbagai proses, baik terlibat langsung dalam proses pembentukan, maupun hanya mengikuti tahapan prosesnya. Ini penting karena setiap kebijakan dapat berdampak pada konstituen dalam berbagai bentuk.

Diskusi Panduan Reses Partisipatif
Sebanyak 13 anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Parepare menghadiri Diskusi  Panduan Reses Partisipatif di Teras Empang Parepare, Rabu, 13 September 2017. Panduan Reses Partisipatif adalah panduan yang dikembangkan oleh Yayasan BaKTI dalam Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Panduan tersebut dikembangkan berdasarkan ujicoba oleh anggota DPRD Kota Parepare, Ambon, Kendari, Mataram, dan Lombok Timur.