Nusa Tenggara Barat

Pada tanggal 22 Juli 2019 lalu, bertempat di Aula Kantor Desa Labuhan Haji telah dilaksanakan Konsultasi Publik Peraturan Desa tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Kegiatan ini dihadiri oleh 60 peserta yang terdiri dari Perwakilan OPD Kabupaten Lombok Timur, Sekretaris Camat Labuhan Haji, anggota Lembaga Desa, Anggota Kelompok Konstituen, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, kelompok Perempuan Pesisir dan perwakilan masyarakat.

Pada hari ini, BaKTI mendampingi Ibu Kirstin Olga Bishop dan Marolop dari Kedutaan Besar Australia di Indonesia bersama Ibu Kate Shanahan (Tim Leader MAMPU), Ibu Gillian Brown serta Ibu Damaris Monteiro Tnunay yang mengadakan kunjungan ke Kelompok Konstituen Desa Labuhan Haji yang merupakan wilayah dampingan Sub Office BaKTI melalui ProgramMAMPU di Kabupaten Lombok Timur-NTB.

Sub Office Program MAMPU - BaKTI  NTB pada tgl. 8 Juni 2017 mengadakan Diskusi Serial Media. Diskusi yang mengangkat tema "Media sebagai Mitra Strategis" tersebut mengambil tempat di Kantor DPRD Lombok Timur. Agenda diskusi adalah sharing informasi antara KK dan teman-teman di Forum media Lotim tentang layanan publik, advokasi kebijakan, tematik MAMPU, bedah berita, guna memperkuat jaringan informasi publik, membangun sinergitas serta berbagi isu dominan yg terjadi dimasyarakat.

(dilaporkan oleh Nur Janah)

Kelurahan  Ampenan Tengah merupakan salah satu kelurahan dampingan program MAMPU BaKTI yang berada  di kecamatan Aqmpenan.  Dengan jumlah penduduk  9,298 jiwa yang terdiri dari perempuan 4663 jiwa dan laki – laki 4635 jiwa.  Dimana Rata – rata mata pencaharian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan , buruh dan pedagang dan beberapa menjadi PNS. Disinilah lahir seorang  sosok perempuan yang bernama Sukini  tepatnya dilingkungan  pesisir melayu bangsal.

Bpk Misban Ratmaji, Anggota Dewan Kota Mataram melakukan reses (dengar aspirasi konstituen) di Kelompok Konstituen (KK) Ampenan Tengah,Peserta reses yang sebagian besar perempuan menyampaikan persoalan akses kelompok usaha perempuan, pola/mekanisme pendataan penerima bantuan, banyaknya kartu bantuan yg membuat bingung, sampah yg menyebabkan got tersumbat, insentif kader yg hanya Rp 50.000/3 bulan. Hal tersebut bagian kecil dari soal yg disampaikan para perempuan tersebut.